Desa Kubutambahan

Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025, Desa Kubutambahan tahun 2020 - 2027. Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor ..selengkapnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ..selengkapnya

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang sebagai pedoman dalam penganggaran APB Desa Tahun Anggaran 2024, Terlampir. ..selengkapnya

PMK NO 146 TAHUN 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024, terlampir sebagai pedoman dalam penganggaran APB Desa Tahun 2024 ..selengkapnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penganggaran APB Desa 2024, terlampir ..selengkapnya

Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya. Transaksi non tunai dalam pengelolaan APB Desa dilaksanakan ..selengkapnya

KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG   PERBEKEL KUBUTAMBAHAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf ..selengkapnya

Lahirnya UU No.6/2014 telah memberikan angin segar kepada desa karena desa memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Desa bukan lagi sebagai obyek semata melainkan sebagai subyek yang dapat menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan secara mandiri. Menurut UU ..selengkapnya