Desa Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan
Kabupaten Buleleng
Provinsi Bali
Jl. Maduwekarang No. 1A, Desa Kubutambahan
Musyawarah Penetapan PERDES Perubahan APBDesa Kubutambahan
Kadek Agus Sugiartana 31 Oktober 2025 13:40:03 WITA
Kubutambahan, 31 Oktober 2025 – Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kubutambahan menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pada Jumat, 31 Oktober 2025, bertempat di Aula Kantor Perbekel. Musdes ini memiliki agenda tunggal dan krusial, yaitu Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025, sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi dari Tim Kecamatan.
Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPD, Ketut Mahardika, dibuka oleh Wakil Ketua BPD, Made Wijana, pada pukul 09:00 WITA.
Dokumen Lampiran : Musyawarah Penetapan PERDES Perubahan APBDesa Kubutambahan
Komentar atas Musyawarah Penetapan PERDES Perubahan APBDesa Kubutambahan
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Media Sosial
Statistik Kunjungan
| Hari ini |      |
| Kemarin | |
| Jumlah Pengunjung |    |
- PASCA PESTA RAKYAT HUT RI KE-81, PEMDES KUBUTAMBAHAN BERGERAK CEPAT LAKUKAN KURVE DAN TUTUP LUBANG
- SEMARAK PESTA RAKYAT DESA KUBUTAMBAHAN: PEMBAGIAN DOORPRIZE UTAMA SEPEDA LISTRIK JADI PENUTUP MERIAH
- AYO DATANG DAN RAMAIKAN! PEMDES KUBUTAMBAHAN BAGI-BAGI DOORPRIZE GRATIS DI PESTA RAKYAT HUT RI KE-81
- POSYANDU SEKAR JEPUN SUKSES HADIRKAN LAYANAN TERPADU 6 SPM SIKLUS HIDUP
- HASIL PENGUNDIAN NOMOR UNDI PESERTA PERLOMBAAN HUT RI KE-81 DESA KUBUTAMBAHAN
- WUJUDKAN KEBERSAMAAN, PEMDES KUBUTAMBAHAN GELAR GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN ARENA PESTA RAKYAT
- PEMDES KUBUTAMBAHAN TERIMA KUNJUNGAN DINAS PUPR BULELENG, BAHAS PENINJAUAN IRIGASI BERSAMA SUBAK
Sambutan Perbekel Kubutambahan
GEDE PARIADNYANA, SH
Perbekel Kubutambahan
"Selamat datang di Website Resmi Desa Kubutambahan. Media ini hadir sebagai wujud transparansi, keterbukaan informasi, serta kemudahan pelayanan publik bagi seluruh krama desa."