SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Kadek Agus Sugiartana 21 Oktober 2025 10:59:45 WITA
KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KEPUTUSAN PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KUBUTAMBAHAN
PERBEKEL KUBUTAMBAHAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Gobleg, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa Kubutambahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kubutambahan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan;
Dokumen Lampiran : SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Komentar atas SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BUPATI DAN BPKP PROVINSI BALI TINJAU LANGSUNG KEGIATAN POSYANDU KAJEKANGIN 2 DI BALAI KELOMPOK
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DI DESA KUBUTAMBAHAN BERLANJUT KE BANJAR DINAS KUBUANYAR
- TIM RKP DAN VERIFIKASI DESA KUBUTAMBAHAN TINDAKLANJUTI VERIFIKASI LAPANGAN RABAT BETON JALAN STD
- PERBEKEL KUBUTAMBAHAN HADIRI FORUM DISKUSI RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KAB. BULELENG
- POSYANDU TUKAD AMPEL 3 GELAR 6 SPM LAYANAN KESEHATAN DI KUBUTAMBAHAN
- POSYANDU TUKAD AMPEL 2 GELAR 6 SPM LAYANAN KESEHATAN DI KUBUTAMBAHAN
- PEMDES KUBUTAMBAHAN MULAI PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS PERIODE JULI–SEPTEMBER 2026 DAY 1
Sambutan Perbekel Kubutambahan
GEDE PARIADNYANA, SH
Perbekel Kubutambahan
"Selamat datang di Website Resmi Desa Kubutambahan. Media ini hadir sebagai wujud transparansi, keterbukaan informasi, serta kemudahan pelayanan publik bagi seluruh krama desa."













