Desa Kubutambahan

Lahirnya UU No.6/2014 telah memberikan angin segar kepada desa karena desa memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Desa bukan lagi sebagai obyek semata melainkan sebagai subyek yang dapat menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan secara mandiri. Menurut UU No.6/2014, desa perlu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiasi masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Untuk  menyusun perencanaan desa dibutuhkan kelengkapan data terkait kependudukan, kelembagaan dan karakteristik spesifik desa. Data desa yang terkini dan akurat akan menunjang terwujudnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDes dan RPKPDes dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.6/2014 tentang desa maupun Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Data desa yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan juga berguna dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif.

Data desa digunakan dalam proses analisis dan penyusunan program untuk merencanakan pembangunan desa agar pembangunan tersebut dapat diterima dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan yang komprehensif. Hasil pendataan desa juga perlu dipublikasikan dalam bentuk monografi dan profil desa agar tersusun rapi dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Profil desa disusun setiap satu tahun sekali di awal bulan tahun untuk tahun sebelumnya. Profil Desa berisikan tentang keadaan di Desa yaitu perkembangan desa dan potensi desa. Data Terlampir