Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kubutambahan menggelar agenda krusial Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung secara khidmat di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Kubutambahan pada Selasa (23/06/2026) ini dihadiri oleh 71 peserta dari total 90 undangan yang terdiri atas unsur dinas, adat, instansi vertikal kabupaten, serta delegasi masyarakat Desa Kubutambahan.

Acara dipimpin secara langsung oleh Ketua BPD Desa Kubutambahan, Ketut Mahardika, didampingi Sekretaris BPD Kadek Benny Wandhana, serta dipencatatkan oleh Komang Ariani. Rangkaian musyawarah dibuka secara resmi dengan pengucapan Panganjali Umat "Om Swastyastu", dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Komang Ardha Sulandrya.

Setelah pembacaan dan penyepakatan tata tertib serta agenda rapat oleh Sekretaris BPD, Ketua BPD Ketut Mahardika dalam sambutannya menegaskan pentingnya esensi Musdes sebagai wujud pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan kinerja terhadap realisasi anggaran tahun berjalan 2026, sebelum akhirnya membuka musyawarah secara resmi.

Perbekel Laporkan Realisasi Anggaran 2026 dan Tantangan Pengurangan Dana Desa

Perbekel Kubutambahan menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran BPD atas terselenggaranya Musdes dengan baik. Dalam laporannya, Perbekel menyampaikan sejumlah pencapaian kerja sosial dan hukum, di antaranya keberhasilan penyelesaian beberapa sengketa warga secara damai di tingkat desa. Guna memperkuat legalitas kepemimpinan, Perbekel telah mengikuti pelatihan daring hingga pengambilan sumpah jabatan di Jakarta. Selain itu, ditegaskan pula pentingnya kemajuan digitalisasi desa melalui integrasi 1 NIK untuk berbagai akun layanan (seperti KIS, NPWP, hingga rekening tabungan).

Namun, Perbekel juga memohon permakluman dari seluruh peserta forum terkait kondisi keuangan desa tahun 2026 yang mengalami tekanan cukup berat. Dana Desa (DD) yang semula diproyeksikan di atas Rp1 Miliar mengalami pemotongan drastis menjadi kisaran Rp300 Juta. Akibatnya, sejumlah program kerja desa terpaksa ditunda dan anggaran dialihkan untuk menyokong program prioritas nasional, seperti Ketahanan Pangan (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Laporan Realisasi Keuangan Desa Kubutambahan (Per 11 Juni 2026):

• Pendapatan Desa:

  • Target Anggaran: Rp2.628.083.144,14

  • Realisasi: Rp1.069.217.758,10 (41%)

  • Rincian Transfer: Dana Desa terealisasi 100% (Rp373.456.000,00), Alokasi Dana Desa (ADD) terealisasi 50% (Rp672.743.652,00), Bantuan Keuangan Provinsi terealisasi 9% (Rp17.700.000,00), serta Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp3.152.000,00 dan Hasil Bunga Bank sebesar Rp2.166.106,10.

• Belanja Desa:

  • Target Anggaran: Rp2.784.579.025,23

  • Realisasi: Rp841.677.789,00 (30%)

  • Rincian Belanja: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp600.036.289,00), Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rp193.014.000,00), Pembinaan Kemasyarakatan (Rp21.627.500,00), serta Penanggulangan Bencana/Darurat (Rp27.000.000,00).

• Pembiayaan Desa:

  • Penerimaan Pembiayaan terealisasi 100% sebesar Rp276.495.881,09 dari SILPA.

  • Pengeluaran Pembiayan teralisasi 0

Sinergi Pembangunan dan Bantuan Alokasi Kabupaten

Terkait kondisi Jalan Sari Tapak Dara yang saat ini rusak parah, Perbekel menjelaskan bahwa perbaikan tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh PADes. Hasil koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng menyepakati bahwa perbaikan jalan tersebut akan dibiayai penuh melalui Dana Kabupaten dengan pagu anggaran Rp390 Juta, yang diproyeksikan terealisasi pada awal tahun 2027.

Langkah strategis lainnya yang dipaparkan Pemerintah Desa Kubutambahan meliputi:

1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak lapangan guna mendongkrak penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP/BHR).

2. Inisiasi kerja sama antara Pemerintah Desa, Klian Adat, dan pihak PDAM untuk penataan sarana prasarana di Wilayah Segara sebagai destinasi tempat wisata/liburan baru.

3. Pelaksanaan program Provinsi Bali melalui kerja sama dengan Universitas Dwijendra lewat program "1 Keluarga 1 Sarjana" dengan mengoptimalkan ruang belajar masyarakat di desa.

4. Mengajak pihak Desa Adat (yang dihadiri Penyarikan Made Putu Kerta) untuk bersedia memaparkan realisasi keuangan adat secara terintegrasi dalam forum bersama demi mewujudkan sinergi pembangunan wilayah yang utuh.

Lintas Sektoral dan Pandangan Pokok BPD

Camat Kubutambahan yang diwakili oleh Kasi Pembangunan I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos., mengingatkan bahwa kehadiran para delegasi merupakan amanah besar masyarakat. Pihak Kecamatan menegaskan kesiapan untuk selalu mengawal dan memfasilitasi kebutuhan regulasi agar dokumen RKP Desa 2027 selaras dengan program kerja lintas sektoral serta taat aturan hukum.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Gede Wisnawa memaparkan bahwa RKPD Kabupaten Buleleng telah selaras dengan arah perencanaan desa tahun 2027. Pihaknya memastikan alokasi program fisik berupa Kegiatan Rabat Beton Jalan bernilai Rp390 Juta untuk Desa Kubutambahan dan menyarankan agar hibah tersebut diintegrasikan secara resmi ke dalam draf RKP Desa TA 2027.

Menanggapi laporan Perbekel dan capaian SDGs Desa, BPD Desa Kubutambahan memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi:

• Sorotan Serapan Anggaran: BPD mencatat bahwa per 11 Juni 2026, serapan belanja desa baru mencapai ~30% (Rp841,6 Juta), berada di bawah target minimal semesteran nasional (40%). BPD mendesak Pemerintah Desa untuk memaksimalkan kinerja di sisa semester II agar target program tercapai.

• 7 Pilar RKP Desa 2027: BPD meminta rancangan RKP Desa 2027 memprioritaskan 7 pilar utama: (1) Digitalisasi & Pelayanan Publik, (2) Pengembangan Ekonomi/BLT & Ketahanan Pangan, (3) Infrastruktur Dasar/PKTD, (4) Pengembangan SDM, (5) Pengelolaan Sampah & Lingkungan, (6) Penguatan Kelembagaan, dan (7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Pembentukan Tim Verifikasi dan Penandatanganan Berita Acara

Setelah melalui proses penyampaian aspirasi dan prakarsa masyarakat melalui kelompok-kelompok diskusi, musyawarah mufakat secara resmi menyepakati pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2027 sebanyak 5 (lima) orang ahli untuk menguji kelayakan teknis dan administratif usulan kegiatan:

1. Gede Mahendrayana, M.Pd (Ketua)

2. I Nyoman Arjana, S.Pd (Wakil Ketua)

3. Ketut Wijasa, S.Pd (Anggota)

4. Ni Kadek Henny Triana Dewi, A.Md.Keb (Anggota)

5. Gede Jayendra (Anggota)

Penandatanganan Berita Acara

Seluruh rangkaian inti agenda Musdes ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa secara sah oleh Perbekel Kubutambahan dan Ketua BPD Desa Kubutambahan. Setelah penandatanganan selesai, seluruh jalannya acara resmi ditutup dengan pelaksanaan doa bersama dan pengucapan Parama Santih sebagai simbol rasa syukur atas kelancaran mufakat yang tercapai.

Untuk mendapatkan informasi dan pembaruan berkala mengenai program kerja Pemerintah Desa Kubutambahan, silakan mengakses kanal komunikasi resmi kami di:

• Website Resmi Desa: http://kubutambahan-buleleng.desa.id
• Email Administrasi: kantorperbekelkubutambahan1@gmail.com
• Media Sosial: Kantor Perbekel Kubutambahan (Facebook/YouTube/Instagram)
• link youtobe : https://youtu.be/zlhRa3ugoy0?si=gxHUhLo_1ELvxw1X 

Lampiran-lampiran:

1. BA Kegiatan: https://drive.google.com/file/d/1PWzvjbMnrGytxXiy7lhKgg6q_CwhwnCM/view?usp=drive_link
2. Pokok-pokok pikiran BPD: https://drive.google.com/file/d/1K8BPRJ6iFe07HS7wEbzPKe8tO8hTK4qQ/view?usp=drive_link
   
3. Aspirasi Masyarakat: https://drive.google.com/file/d/1KUC0cvArAUOw7EtsoUzVdp-waK874TTM/view?usp=drive_link