Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN – Dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi dan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa Kubutambahan mengadakan rapat koordinasi strategis terkait pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) untuk tahun anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 22 April 2026 ini, dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, tim Sedahan, serta perwakilan dari UPTD terkait. Rapat ini fokus pada pemantapan tata kelola distribusi agar pajak tepat sasaran dan tepat waktu.

Poin Strategis Hasil Pertemuan

Untuk memastikan proses berjalan maksimal, terdapat empat poin utama yang menjadi fokus Pemerintah Desa:

1. Pembentukan Tim Khusus: Proses distribusi kini diperkuat dengan dasar hukum SK Perbekel. Hal ini dilakukan agar alur distribusi lebih terstruktur, lancar, dan mudah dipantau perkembangannya.
2. Verifikasi Data Warga: Pemerintah desa mengimbau bagi warga yang menemukan adanya SPPT ganda atau ketidaksesuaian luas tanah untuk segera melapor. Telah disediakan mekanisme form verifikasi untuk perbaikan data administrasi.
3. Pendataan Aset Fasilitas Umum (Fasum): Dilakukan pendataan khusus untuk aset publik seperti Pura, Balai Banjar, dan Sekolah guna menjaga kerapian administrasi desa.
4. Program Promo JOSPATEN: Warga diharapkan memanfaatkan promo pajak yang berlaku hingga 30 Juni 2026.

Kontribusi Pajak untuk Pembangunan Desa

Bapak Perbekel Kubutambahan dalam arahannya menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak. Beliau menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pajak yang tinggi berbanding lurus dengan besarnya potensi Bagi Hasil Pajak (BHP) yang akan diterima oleh desa.

Pemerintah Desa mengajak seluruh warga untuk segera mengecek SPPT masing-masing dan menjadi bagian dari kemajuan Desa Kubutambahan.