Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Desa Kubutambahan mengikuti kegiatan Uji Publik Rancangan Perubahan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 10 Maret 2026, bertempat di Kantor Desa Kubutambahan.

Penyelarasan dengan Regulasi Terbaru

Fokus utama dari uji publik ini adalah sinkronisasi pedoman Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di tingkat desa agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perubahan ini dinilai krusial mengingat dinamika pengelolaan keuangan desa yang menuntut efisiensi serta digitalisasi yang lebih terintegrasi.

Mendorong Akuntabilitas Desa

Keikutsertaan dalam agenda nasional ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Desa Kubutambahan dalam memastikan setiap alokasi anggaran dana desa digunakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Beberapa poin penting yang diharapkan dari pembaruan regulasi ini antara lain:

• Peningkatan Transparansi: Proses pengadaan yang lebih terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.
• Kepastian Hukum: Memberikan panduan yang lebih jelas bagi perangkat desa dalam menjalankan prosedur PBJ.
• Penguatan Tata Kelola Keuangan: Mewujudkan kemandirian desa yang tertib administrasi dan bebas dari praktik maladministrasi.

Dengan adanya pembaruan regulasi ini, diharapkan tata kelola keuangan dan pengadaan di Desa Kubutambahan semakin profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan desa yang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.