Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Desa Kubutambahan menyelenggarakan Rapat Rutin Staf pada Selasa, 3 Maret 2026. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Kubutambahan, rapat dipimpin langsung oleh Perbekel Kubutambahan, Gede Pariadnyana, S.H., NL.P., CPM., didampingi Sekretaris Desa, Kadek Agus Sugiartana.

Evaluasi Kinerja dan Kearsipan

Dalam sesi pembukaan, Sekretaris Desa menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap temuan inspektorat terkait peningkatan gedung kantor sebagai bahan perbaikan teknis ke depan. Sorotan utama tertuju pada progres kearsipan dan pelaporan.

Meski laporan PBB P2 telah tuntas, Sekdes memberikan catatan keras terkait Laporan Swadaya Masyarakat bulan Januari dan Februari yang belum terkirim. Selain itu, progres penginputan arsip inaktif menunjukkan hasil variatif; Kasi Kesejahteraan baru mencapai 50%, sementara Kasi Pemerintahan masih berada di angka 0%.

Mempertahankan Predikat Desa Anti Korupsi

Satu hal yang menjadi kebanggaan sekaligus tantangan adalah status Desa Anti Korupsi dengan skor sempurna (100) yang diraih pada tahun 2025. Perbekel menegaskan bahwa nilai ini wajib dipertahankan.

"Integritas bukan sekadar angka, tapi komitmen nyata dalam pelayanan. Pakta Integritas harus diisi sebagai instrumen evaluasi tahunan kita," tegas Gede Pariadnyana dalam arahannya.

Optimalisasi Digitalisasi dan Pelayanan Publik

Rapat juga membahas penggunaan aplikasi desa. Perbekel memberikan peringatan tegas bagi operator aplikasi yang tidak aktif atau tidak mampu menjalankan tugasnya agar bersikap ksatria untuk mengundurkan diri. Hal ini demi memastikan aplikasi seperti SIPERMATA (bedah rumah) dan SIPADES (aset desa) berjalan optimal demi kepentingan warga.

Fokus Ketahanan Pangan dan Penyaluran BLT

Terkait program kemasyarakatan, beberapa poin penting yang dihasilkan meliputi:

• Ketahanan Pangan: Kelian Banjar Dinas diinstruksikan untuk menyelaraskan data ekspektasi dengan realita lapangan, khususnya program peternakan sapi.
• Seleksi BLT Dana Desa: Disepakati mekanisme seleksi ketat untuk 10 KPM dari 21 calon delegasi banjar. Kelian Banjar diminta legowo jika wilayahnya tidak masuk dalam daftar demi azas keadilan bagi warga yang paling membutuhkan di skala desa.
• Agenda Sosial: Besok, Rabu 4 Maret 2026, tim desa akan terjun ke lapangan untuk melakukan penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.

Rapat diakhiri dengan pesan kuat dari Perbekel agar seluruh staf bekerja sesuai Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan tidak mengabaikan tanggung jawab sekecil apa pun.