Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN – Pemerintah Desa Kubutambahan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) krusial terkait penanganan sampah pada Minggu, 15 Februari 2026, di Aula Kantor Perbekel Kubutambahan. Rapat ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk mengatasi permasalahan sampah yang kian mendesak sejak dihentikannya izin pembuangan ke TPA Bengkala pada Juni 2025 lalu.

Normalisasi Lokasi dan Penanganan Dampak Lingkungan

Salah satu poin utama dalam rapat tersebut adalah penghentian total operasional tempat pembuangan sampah di lahan pinjaman Desa Adat wilayah Tukad Ampel. Lokasi tersebut selama ini dikeluhkan warga karena menimbulkan polusi asap dan wabah lalat.

Perbekel Kubutambahan, Gede Pariadnyana, S.H., NL.P., CPM., menegaskan bahwa lokasi tersebut akan segera dinormalisasi.

Penutupan total aktivitas pembuangan sampah di TPS Tukad Ampel.

Melaksanakan gotong royong pembersihan di lokasi lama dan calon lokasi baru.

Melakukan pengurugan tanah di lokasi TPS saat ini untuk mematikan kepulan asap dan membasmi lalat dalam waktu singkat.

Skema Baru: Jadwal Angkut dan Edukasi Pemilahan

Pemerintah Desa telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mendapatkan kuota pembuangan ke TPA sebanyak 2 kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan Rabu. Namun, skema operasional kini berubah drastis dengan fokus pada pemilahan berbasis sumber.

"Petugas akan langsung mengedukasi warga untuk memilah sampah di tempat. Sampah organik akan diolah secara mandiri, sedangkan sampah plastik yang akan diangkut ke TPA," ujar Perbekel dalam arahannya.

Untuk menjaga kedisiplinan, desa akan memasang CCTV di titik rawan seperti area Pasar dan Gang Arjuna guna memantau warga yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, Bank Sampah akan dihidupkan kembali sebagai pilar utama pengelolaan ekonomi sirkular di desa.

Dukungan Masyarakat dan Tokoh Adat

Nyarikan Desa Adat Kubutambahan menekankan bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Ia meminta para tokoh masyarakat memberikan contoh nyata dalam pemilahan sampah.

Selain itu, pihak BPD juga mendesak penguatan regulasi lokal terkait pembatasan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali. Aspirasi lain muncul dari perwakilan STT yang mengusulkan pembuatan Eco-Enzyme dari limbah buah sebagai solusi inovatif pengolahan sampah organik.

Transparansi Retribusi

Dalam rapat tersebut, BUMDes Kubutambahan melaporkan kondisi keuangan pengelolaan sampah. Saat ini tercatat ada 330 pelanggan rumah tangga dan 187 pelanggan usaha dengan total retribusi bulanan sebesar Rp7.260.000. Dana tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional (BOP) sebesar Rp4.200.000, dengan sisa kas saat ini sebesar Rp3.060.000.

Rapat diakhiri dengan komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara masif melalui pengeras suara keliling dan pertemuan di tiap dusun