Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN – Menghadapi awal bulan Februari 2026, Pemerintah Desa Kubutambahan melaksanakan Rapat Rutin Staf guna menyelaraskan kinerja perangkat desa dan memastikan kesiapan terhadap agenda-agenda krusial di tahun berjalan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Perbekel Kubutambahan ini berlangsung pada Selasa (3/2) bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel.

Persiapan Matang Menghadapi Audit Inspektorat

Salah satu poin utama dalam pembahasan adalah persiapan menghadapi Audit Inspektorat Daerah Buleleng. Perbekel menekankan agar seluruh data pendukung, termasuk dokumen backup hasil opname, gambar pelaksanaan kegiatan fisik, hingga kelengkapan administrasi, harus rampung paling lambat 5 Februari 2026.

"Kita sudah dalam proses audit, jadi jangan sampai ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) wajib mendampingi tim inspektorat saat turun ke lapangan untuk memberikan argumen yang tepat terkait kegiatan yang telah dilaksanakan," tegas Perbekel dalam arahannya.

Optimalisasi Pelayanan Publik dan Siskeudes

Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat, Pemdes Kubutambahan melakukan pembaruan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Mulai saat ini, setiap dokumen sebelum ditandatangani oleh pejabat berwenang wajib mendapatkan paraf dari Klian Banjar Dinas (KBD) di meja pelayanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan verifikasi berjenjang berjalan efektif.

Selain itu, Bendahara Desa memaparkan adanya pembaruan fitur pada aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Meski menambah kompleksitas penginputan, hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kini mulai terealisasi.

Sinergi dengan TK Widya Karya

Untuk pertama kalinya, tenaga pendidik dari TK Widya Karya turut dilibatkan dalam rapat rutin ini. Langkah ini diambil karena TK tersebut kini resmi berada di bawah naungan Pemerintah Desa. Pembahasan mencakup transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta iuran SPP untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Guna menjamin keamanan lingkungan sekolah, Pemdes juga berencana mengadakan tenaga keamanan (security) yang pembiayaannya bersumber dari operasional mandiri TK tersebut.

Evaluasi Infrastruktur dan Isu Strategis

Rapat juga menjadi ajang diskusi terkait permasalahan infrastruktur di tingkat dusun. Klian Banjar Dinas Sari Tapak Dara menyampaikan kondisi jalan di wilayahnya yang rusak parah dan berstatus non-status. Menanggapi hal tersebut, Perbekel menyatakan akan terus berupaya memperjuangkan status jalan tersebut melalui koordinasi dengan kabupaten maupun pengajuan dana BKK/Hibah.

Beberapa poin penting lainnya yang disepakati dalam rapat:

• Persiapan Lomba Kearsipan: Seluruh staf diminta merapikan arsip digital maupun fisik untuk persiapan lomba pada Mei mendatang.
• Verifikasi JKN dan KIS: Kasi Kesra diminta segera menindaklanjuti verifikasi kelayakan bantuan sosial sesuai arahan Dinas Sosial.
• Kedisiplinan: Jam kerja staf ditegaskan kembali mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA.

"Mari kita tunjukkan kinerja yang lebih baik. Desa ini adalah tempat kita mencari nafkah, maka tanggung jawab dan kondusivitas lingkungan kantor harus dijaga bersama," pungkas Perbekel menutup rapat.