Desa Kubutambahan

KUBUTAMBAHAN – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan transparansi bantuan hukum bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Kubutambahan mengikuti kegiatan Asistensi Pelaporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada Kamis (07/05/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Cloud Meeting. Perwakilan dari Kantor Perbekel Kubutambahan tampak antusias mengikuti arahan teknis yang diberikan oleh narasumber dari Kemenkumham.

Fokus Utama Kegiatan

Asistensi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola administrasi di tingkat desa, khususnya terkait akses bantuan hukum. Beberapa poin utama dalam kegiatan ini meliputi:

• Tertib Administrasi: Memastikan setiap alur pelaporan layanan bantuan hukum terdokumentasi dengan akurat sesuai regulasi.
• Optimalisasi Layanan: Mempermudah alur birokrasi agar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat terlayani dengan cepat.
• Transparansi Publik: Mewujudkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Harapan bagi Masyarakat

Dengan keikutsertaan Pemerintah Desa Kubutambahan dalam asistensi ini, diharapkan akses terhadap informasi hukum bagi warga desa semakin terbuka lebar. Pihak pemerintah desa berkomitmen agar bantuan hukum tidak lagi menjadi hal yang sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Desa Kubutambahan dalam mendukung program Zona Integritas dan semangat BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi.